Sebut Kutim Belum Mencapai Kemandirian Fiskal, Dewan Dorong Pemerintah Berinovasi
Longtime.id – Pencapaian kemandirian fiskal Kutai Timur (Kutim) dinilai masih minim. Menurut anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman meski usianya sudah memasuki 24 tahun, namun masih banyak tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Meskipun Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi saya prihatin dengan ketergantungan terhadap dana bagi hasil (DBH) sebagai sumber pendapatan utama bagi daerah, bahkan sampai saat ini. Harus mulai berbenah dari sekarang,” tuturnya.
Ia menjelaskan, hingga kini APBD Kutai Timur 90 persen bersumber dari DBH. “Sementara pendapatan asli daerah (PAD) masih di angka Rp 200 hingga Rp 280 miliar saja. Ini harus menjadi perhatian bersama, untuk mewujudkan apa yang diinginkan dalam kemajuan Kutai Timur,” sebut Faizal.
Faizal menegaskan, ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat adalah masalah yang harus segera diatasi. “Bayangkan kalau PAD cuma Rp 280 miliar. Sementara APBD Kutai Timur Rp 9,7 triliun. Artinya, dana bagi hasil yang mendominasi untuk daerah,” imbuhnya.
Ia berharap, pemerintah memiliki terobosan dan inovasi baru agar bisa memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur. Sebagai contoh yakni penarikan pajak dan retribusi daerah. Ia memastikan, jika sektor tersebut dimaksinalkan, ke depannya Kutim tidak lagi banyak bergantung pada DBH.
“Memang membutuhkan kerja keras. Tetapi ini merupakan tujuan bersama dalam memajukan daerah. Harusnya sudah sejak dulu memaksimalkan potensi pajak maupun retribusi. Jika selalu berharap dengan DBH, potensi yang dimiliki Kutai Timur akan begitu-begitu saja jika tidak dikerjakan,” imbuhnya.
Ia mengajak seluruh stakeholder agar bersama-sama menggali potensi pendapatan daerah. Utamanya Pemkab Kutim dan instansi yang bersingungan dengan peningkatan PAD. (adv)
