SENDAWAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat menggelar audiensi bersama 22 perwakilan media online mitra pemerintah daerah, Jumat (5/6/2026). Forum itu menjadi ajang menyamakan persepsi soal pelaksanaan kerja sama publikasi yang telah dituangkan dalam kontrak tahun 2026.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Diskominfo Kutai Barat, turut dihadiri Sekretaris Diskominfo Andre Fernanda dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Sapri.
Kepala Diskominfo Kutai Barat Yuli Permata Mora mengatakan media menempati posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, sinergi yang selama ini terjalin perlu diperkuat melalui koordinasi intensif dan komunikasi yang terbuka.
“Pertemuan ini merupakan sarana untuk mempererat komunikasi, membangun sinergi, serta menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kerja sama publikasi yang telah dituangkan dalam kontrak kerja sama tahun 2026,” kata Yuli.
Ia menyebut keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan media yang profesional dan berimbang. Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat, media dinilai penting dalam menyebarluaskan program pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Komunikasi yang baik antara pemerintah dan media, menurut Yuli, berdampak langsung pada kualitas penyampaian informasi. Informasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami diharapkan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Yuli juga menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga kemitraan yang konstruktif dengan seluruh media yang bekerja sama. “Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan selama pelaksanaan kerja sama, kami membuka ruang komunikasi dan diskusi demi terciptanya kemitraan yang harmonis dan produktif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yuli mengingatkan seluruh mitra media agar menjaga akurasi informasi, profesionalisme, dan etika jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan—sebagai upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di ruang publik.
(Adv/Diskominfo Kubar)
