Daya Tampung Terbatas, Damayanti Desak Pemprov Kaltim Hadirkan Solusi Nyata untuk PPDB di Balikpapan
Longtime.id – Rendahnya daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan, terutama pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jenjang SMP ke SMA/SMK, menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang membahas persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pembelajaran 2025/2026.
Menurut Damayanti, saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang dapat tertampung di sekolah negeri. Ia menyebut kondisi ini memprihatinkan dan mendesak pemerintah untuk segera hadir dengan solusi konkret.
“Kalau berbicara SPMB, khususnya di Balikpapan, daya tampung dari SMP ke SMA memang sangat kurang. Hanya 51 persen yang bisa tertampung,” ujarnya.
“Artinya, pemerintah harus hadir menjamin hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” sambungnya.
Ia menegaskan, bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan ke sekolah swasta, pemerintah provinsi wajib memberikan dukungan, minimal dalam bentuk subsidi biaya pendidikan.
“Kalau pun harus ke sekolah swasta, maka saya berharap ada campur tangan pemprov. Misalnya dengan mengurangi beban biaya sekolah. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan anak-anak kita,” ucapnya.
Untuk solusi jangka panjang, Damayanti menyebutkan bahwa rencana penambahan sekolah di Balikpapan tetap ada. Namun, keterbatasan lahan menjadi hambatan utama, mengingat kota ini sudah tergolong sangat padat.
Salah satu alternatif yang ia usulkan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah provinsi atau membangun sekolah secara vertikal (bertingkat).
“Kebutuhan lahan untuk sekolah itu tidak kecil. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu milik pemprov yang bisa dimanfaatkan,” lanjutnya.
“Kalau lahan terbatas, maka solusinya sekolah harus dibangun bertingkat. Perencanaan seperti itu harus matang sejak awal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Selain membangun sekolah baru, ia juga mendorong agar ruang belajar (rombel) di sekolah yang sudah ada dapat diperluas.
Di sisi lain, Damayanti juga menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan. Ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan keberadaan mereka, dan justru memberikan subsidi bagi siswa swasta.
“Bagaimanapun, sekolah swasta punya peran besar. Jangan sampai mereka diabaikan. Yang jadi masalah itu kan biaya masuk swasta tinggi,” tuturnya.
“Nah, pemerintah harus hadir juga di situ, entah melalui subsidi atau skema gratis seperti di sekolah negeri,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
