SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengingatkan seluruh ASN bahwa tidak boleh ada pejabat yang merasa harus dilayani masyarakat. Pesan tegas itu disampaikan saat memimpin apel gabungan di Alun-alun Itho, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (8/6/2026).
Apel diikuti para staf ahli, Asisten I, Asisten II, Plt Asisten III, kepala badan dan dinas, kepala bagian, sekretaris perangkat daerah, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Barat.
Frederick menyebut apel gabungan bukan sekadar kegiatan rutin. Baginya, ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan meningkatkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan jabatan bukan simbol kemewahan dan bukan pula sarana mencari keuntungan pribadi. Setiap aparatur harus memahami bahwa jabatan adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan—kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan bukanlah simbol kemewahan dan bukan pula sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan pengabdian,” tegasnya.
Frederick mengingatkan seluruh pejabat—baik pimpinan tinggi, administrator, pengawas, maupun pejabat fungsional—untuk menempatkan diri sebagai abdi rakyat, bukan pihak yang menunggu dilayani.
“Jangan sampai ada pejabat yang merasa harus dilayani masyarakat. Sebaliknya, kita harus hadir memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh ASN menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Semakin tinggi jabatan seseorang, tegasnya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ditunaikan.
Birokrasi, menurut Frederick, harus menjadi sarana pengabdian dan kontribusi nyata bagi daerah. Seluruh aparatur diminta menjunjung tinggi integritas, menjauhi praktik yang bertentangan dengan hukum, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
(Adv/Diskominfo Kubar)
