SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, mengingatkan pentingnya konsistensi dan keseriusan dalam pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sambutan.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri forum Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digelar pada Kamis (22/5/2025) di Ruang Integritas Kantor Inspektorat Daerah.
Politisi yang kerap disapa Aan ini menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan forum tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kegiatan semacam ini seharusnya tidak hanya berakhir sebagai rutinitas seremonial semata.
“Jangan sampai hanya mengejar dokumentasi, foto-foto, dan laporan tanpa makna yang sesungguhnya,” ujarnya.
Menurut Aan, dokumen KLHS sudah memuat panduan yang cukup rinci mengenai pemanfaatan ruang, termasuk zonasi perumahan, daerah tangkapan air, dan wilayah resapan. Sayangnya, ia menilai implementasinya masih kerap diabaikan, dan aturan yang ada tidak selalu dijalankan sebagaimana mestinya.
Ia secara khusus menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan tangkapan air yang marak dijadikan area permukiman, sehingga menimbulkan persoalan lingkungan seperti banjir.
“Kalau sudah ada rencana, ya jalankan. Jika ada yang perlu diubah, kaji kembali bersama, tapi jangan ubah prinsip dasar terkait lingkungan,” tegasnya.
Aan juga menegaskan pentingnya membangun dengan memperhatikan karakteristik alam wilayah setempat. Membangun di kawasan rendah atau resapan air, menurutnya, justru akan memperparah risiko bencana.
“Jangan melawan alam. Kalau daerah itu rendah atau resapan air, jangan dipaksakan jadi kawasan permukiman. Kalau tidak, kita hanya akan mengeluh saat banjir datang,” katanya.
Tak hanya itu, ia turut mengkritik sikap sebagian warga yang baru menunjukkan kepedulian saat musibah telah terjadi.
“Masyarakat hanya saling bertanya di grup WhatsApp soal lokasi banjir, tapi tidak ada langkah serius untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam forum yang juga menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, Aan menyayangkan minimnya keterlibatan dunia akademik. Ia menyebut hanya Universitas Mulawarman yang hadir dari sejumlah undangan yang dikirimkan ke kampus-kampus di Samarinda.
“Saya sangat menyayangkan minimnya kehadiran akademisi. Forum seperti ini tempat berkumpul para pemikir dan ilmuwan. Seharusnya mereka hadir agar masalah bisa dicegah sejak awal perencanaan, bukan baru muncul protes setelah masalah terjadi,” tuturnya.
Kegiatan ini digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda sebagai bagian dari langkah strategis untuk memastikan tata ruang kawasan Sambutan dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Aan berharap, hasil forum ini tidak berhenti di atas kertas.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
