ADVERTORIAL

Ketua DPRD Samarinda: Kritik Itu Perlu, Tapi Sampaikan dengan Etika

SAMARINDA – Di tengah kemudahan mengakses ruang digital, penyampaian kritik terhadap pemerintah tak jarang disertai praktik tidak etis seperti doxing atau penyebaran informasi pribadi. Merespons fenomena ini, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama di media sosial.

Pernyataan ini disampaikan Helmi pada Kamis (22/5/2025), menyusul meningkatnya kasus serangan digital yang dialami jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Ia menekankan bahwa demokrasi membuka ruang untuk menyuarakan kritik, namun kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan.

“Kita tidak menutup ruang kritik. Tapi kritik harus didasarkan pada kenyataan dan disampaikan secara bijak. Jangan malah menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegas Helmi.

Helmi menyoroti bagaimana media sosial sering kali berubah menjadi ajang provokasi, alih-alih menjadi sarana diskusi publik yang sehat. Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan ruang digital sebagai tempat membangun gagasan, bukan menyebarkan kebencian.

“Kami di DPRD ingin membangun rasa kebersamaan, saling memahami dan mengayomi. Kita semua bagian dari kota ini,” ucapnya menambahkan.

Bagi Helmi, semangat demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki sistem, bukan untuk merusaknya. Kritik, kata dia, idealnya bersifat membangun dan dijadikan sebagai evaluasi, bukan pemicu konflik horizontal.

“Demokrasi bukan ajang untuk saling menghujat. Ini seharusnya menjadi wadah untuk berpikir kritis dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar,” lanjutnya.

DPRD, menurut Helmi, terus berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Ia menyebut, dialog antara legislatif, eksekutif, dan warga kota harus terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menutup pernyataannya, Helmi menyampaikan harapan agar masyarakat tidak ragu untuk mengkritik, selama itu dilakukan dengan etika dan niat yang konstruktif.

“Dengan menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan kritik, Samarinda bisa menjadi kota km yang lebih solid, damai, dan berkembang secara berkelanjutan,” tutupnya.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
@media print { .stream-item-above-post } }