TENGGARONG – Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari akses jalan yang belum memadai hingga perlunya penguatan keselamatan pengunjung. Dinas Pariwisata Kukar mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah agar persoalan tersebut dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Penanganannya perlu disesuaikan dengan tugas dan kewenangan instansi terkait.
“Untuk jalan lingkungan, kewenangannya berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Karena itu, Dinas Pariwisata perlu berkolaborasi dengan dinas terkait untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata,” jelas Awang.
Ia mengakui, sejumlah destinasi masih memiliki akses jalan yang belum memadai. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama untuk menunjang kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pengembangan destinasi.
Selain infrastruktur, aspek keselamatan juga menjadi perhatian, terutama menyusul risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Batu Dinding. Dispar Kukar telah menyampaikan imbauan kepada pengelola agar mitigasi dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika memasuki musim kemarau.
Untuk penanganan kebakaran, Awang menyebut terdapat instansi khusus, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD. Ia juga mengaku belum menerima laporan mengenai luas area Batu Dinding yang terdampak kebakaran.
Dispar Kukar turut mengingatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) agar memperhatikan keselamatan pengunjung, termasuk mendorong keikutsertaan wisatawan dalam program asuransi. Pembinaan kepada Pokdarwis terus dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi.
Sementara itu, mengenai keluhan kebocoran homestay di Danau Semayang, Awang menjelaskan fasilitas tersebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Penanganannya pun perlu dikonfirmasi kepada instansi provinsi.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi dan penguatan kapasitas pengelola menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah.
(hl/ya)
