Pemkab Kutim Tanggapi Sorotan Fraksi PDIP di Rapat Paripurna: Evaluasi dan Transparansi Keuangan Daerah
Longtime.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi PDIP melalui Rapat Paripurna ke-28, Senin (24/06). Rapat ini membahas tanggapan pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Laporan ini terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan,” jelasnya.
Ardiansyah menambahkan bahwa laporan tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). “Laporan hasil pemeriksaan BPK juga telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Bupati, Ketua DPRD, dan Inspektorat Kutim dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 568,85 miliar, sementara koreksi dan reklasifikasi dari BPK RI sebesar Rp 548,22 miliar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 20,63 miliar dari pendapatan hibah pemerintah pusat.
Pada Rapat Paripurna ke-27 yang digelar Kamis (13/06), Fraksi PDIP melalui Siang Geah menyoroti tidak adanya lampiran hasil audit BPK dalam laporan pelaksanaan APBD 2023 yang disampaikan Pemkab Kutim. “Padahal kewajiban tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298,” kata Siang Geah.
Menanggapi hal tersebut, Ardiansyah berjanji akan memperbaiki kekurangan tersebut di masa mendatang. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah evaluasi dan peningkatan transparansi ini, diharapkan kinerja keuangan Pemkab Kutim dapat terus membaik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (Red)
