(Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Rapat dengar pendapat antara legislatif dengan manajemen PT Bontang Migas dan Energi (BME), sempat bersitegang. Pasalnya, salah satu anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Bontang, Muhammad Irfan mempertanyakan persoalan tarif jaringan gas yang ditetapkan perusahaan plat merah tersebut dinilai terlalu mahal.
Irfan menyebut, pemberlakuan harga jual gas bumi telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Mengacu Peraturan BPH Migas Nomor 08/2015 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Bontang, dengan 4 kriteria harga jual yang telah ditetapkan.
Yang pertama Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak atau maksimal Rp 4.200 per meter kubik. Kemudian, RT-2 paling banyak atau maksimal Rp 6.000 per kubik. Kriteria ketiga, pelanggan kecil (PK-1) paling banyak Rp 4.200 per kubik dan PK-2 paling banyak Rp 6.000 per kubiknya.
Ketentuan itu pun dinilai Irfan sudah mencakup keseluruhan, termasuk keuntungan bagi perusahaan sebagai operator Jargas. Maka seharusnya PT BME menjual sesuai peraturan yang ada. Bukan malah menambah rincian biaya tambahan sebesar Rp 6 ribu untuk administrasi dan perawatan yang dinilai Irfan memberatkan masyarakat.
“Kok ini malah tarik biaya administrasi lagi. Untung dobel dong?” tanya Irfan. Lanjut dia, saat ini jumlah pelanggan yang menggunakan jaringan gas mencapai 18 ribu sambungan, dengan kata lain PT BME setiap tahunnya bisa mengumpulkan hampir Rp 1,3 miliar. “Itu belum ditambah yang Rp 6 ribu, tentu lebih banyak lagi,” sambungnya.
Direktur PT BME Siti Hamnah tidak setuju dengan pernyataan Irfan tersebut. Ia menjelaskan bahwa biaya sebesar Rp 6 ribu itu, merupakan pungutan untuk biaya operasional perusahaan. Apalagi harga yang ditetapkan oleh BPH Migas belum meliputi keuntungan bagi perusahaan.
“Pungutan administasi sebesar Rp 6 ribu sudah disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kami ini kan operator, bagaimana menghidupi operasional kalau tidak ada biaya administrasi itu?” ujarnya.
Siti menjelaskan bahwa biaya operasional selama ini ditanggung melalui biaya adminstrasi tersebut, seperti perbaikan jaringan gas yang bocor hingga gaji 30 orang karyawan PT BME. Ia juga meluruskan, saat ini jumlah sambungan rumah tangga hanya 13 ribu sambungan. “Sekitar 5 ribu sambungan dikelola BPH Migas dengan sistem pra bayar,” tegasnya. (Adv/DPRD)
