Aulia Minta Perusahaan Terbuka soal Data BBM dan Alat Berat

TENGGARONG- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta perusahaan yang beroperasi di wilayahnya terbuka dalam menyampaikan data penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat selama proses pemeriksaan terpadu.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan pencatatan kewajiban perpajakan sesuai dengan aktivitas perusahaan yang sebenarnya berlangsung di Kukar.
Permintaan itu disampaikan Aulia saat membuka pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Ia mencontohkan perusahaan yang memiliki puluhan alat berat, tetapi faktur pembelian maupun pencatatan administrasinya berada di Balikpapan atau Jakarta, sementara alat tersebut digunakan untuk kegiatan operasional di Kukar.
Kondisi serupa juga dapat terjadi pada pembelian BBM yang administrasinya tercatat di luar daerah, meskipun bahan bakarnya digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan di wilayah Kukar.
“Enggak apa-apa kita buka saja datanya. Misalnya perusahaan punya 25 alat berat, faktur tercatat di Balikpapan atau Jakarta, sementara operasionalnya ada di Loa Kulu atau Tabang. Ini yang akan kita rapikan,” ujar Aulia.
Ia meminta tim terpadu menempatkan persoalan tersebut secara proporsional, objektif, transparan, dan terkoordinasi dengan baik.
Aulia menegaskan, pemeriksaan bukan dimaksudkan untuk menambah pungutan kepada perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah hanya ingin memastikan seluruh kewajiban tersebut tercatat sesuai aturan.
Ia berharap perusahaan dapat bekerja sama dan memberikan informasi yang dibutuhkan agar proses rekonsiliasi menghasilkan data yang akurat.
Dengan demikian, potensi penerimaan pajak dari aktivitas usaha di Kukar dapat dihitung secara tepat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.



