Menjangkau 1.000 Kelompok Nelayan, Kukar Integrasikan Bantuan Mesin Hingga BBM Subsidi
TENGGARONG – Upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perikanan di Kutai Kartanegara (Kukar) terus diperluas. Pemerintah daerah tidak lagi menempatkan bantuan sarana sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikannya secara menyeluruh lewat program Nelayan Tangguh yang menginduk pada Visi Kukar Idaman Terbaik.
Lewat pendekatan ini, DKP Kukar melakukan pengawasan dan pembinaan ketat terhadap keberlanjutan usaha lebih dari 1.000 kelompok nelayan terdaftar yang tersebar dari wilayah pedalaman hingga pesisir.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap DKP Kukar, Yusha Abdi, memaparkan bahwa DKP memadukan intervensi bantuan sarana dari APBD Kukar dengan infrastruktur fisik yang disokong oleh pemerintah pusat melalui kementerian.
“Pusat membangun dermaga dan pabrik es, sedangkan kita dari Pemkab Kukar melengkapi perahu, mesin, hingga alat tangkapnya. Semua saling melengkapi,” terang Yusha, Rabu (7/10/2026).
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dirancang agar bantuan alat tangkap seperti mesin ces, bodi perahu fiber, hingga jaring ramah lingkungan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan saat fasilitas pendaratan ikan telah siap beroperasi.
Selain bantuan peralatan, Pemkab Kukar juga menyentuh aspek legalitas yang selama ini sering menjadi kendala nelayan kecil. DKP Kukar memfasilitasi pengurusan sertifikasi Pas Kecil kapal secara gratis. Dokumen legalitas pelayaran ini menjadi syarat administratif utama agar para nelayan terdata secara resmi dan berhak mendapatkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dengan kepemilikan Pas Kecil dan status kelompok terdaftar, nelayan kecil di Kukar terlindungi secara hukum serta terjamin pasokan BBM harian untuk melaut tanpa khawatir tercekik harga pasar gelap.
(hl/ya)
