BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai memperkuat kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 melalui workshop pendampingan yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Senin (9/3).
Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Suharto serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki. Peserta workshop berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas, sekretaris OPD, kepala subbagian perencanaan hingga staf teknis.
Dalam arahannya, Agus Haris menekankan LPPD merupakan instrumen penting untuk menilai capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Karena itu, kualitas laporan harus mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya di lapangan.
Ia menilai keberhasilan program pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan perangkat daerah menyajikan data kinerja secara akurat, terukur, dan didukung bukti administrasi yang lengkap.
“LPPD ini menjadi wajah kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Penilaian terhadap wali kota dan wakil wali kota juga sangat bergantung pada laporan tersebut,” ujarnya.
Agus Haris mengingatkan perangkat daerah agar tidak mengabaikan pentingnya koordinasi serta kelengkapan dokumen pendukung. Menurutnya, capaian program yang sudah maksimal bisa kehilangan nilai apabila tidak dilengkapi data yang valid.
“Sering kali pekerjaan di lapangan sudah baik, tetapi nilainya tidak maksimal karena eviden atau dokumen pendukungnya tidak lengkap,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah memahami dengan baik dokumen perencanaan, penganggaran hingga realisasi program di unit kerja masing-masing. Selain itu, indikator kinerja beserta bobot penilaiannya harus dipelajari secara detail agar laporan yang disusun benar-benar sesuai standar evaluasi pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris turut menekankan pentingnya kerja sama lintas perangkat daerah dan menghindari ego sektoral dalam proses penyusunan laporan.
“Koordinasi harus diperkuat. Semua dokumen pendukung harus disiapkan secara lengkap, tertib, dan sistematis,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bontang Yuti Nurhayati melaporkan workshop pendampingan ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama digelar di Auditorium 3 Dimensi, sedangkan hari kedua berlangsung di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bontang Utara.
Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Beberapa narasumber yang memberikan materi di antaranya Kepala Subdirektorat EKPKD Wilayah II Amril Rahim, Penelaah Teknis Kebijakan Reni Sirait, serta pejabat penata kelola pemerintahan pada Direktorat EKPKD. Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Heriyandi Roni juga turut memberikan arahan melalui sambungan daring.
Dalam pemaparannya, Amril Rahim menjelaskan LPPD menjadi instrumen utama pemerintah pusat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menilai kinerja pemerintah daerah secara nasional.
(hl/sr)
