Tinjau KEK Maloy, Gubernur Rudy Mas’ud Desak SPAM Diaktifkan dan Hilirisasi Sawit Dipertegas
Longtime.id – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyoroti alur pelabuhan dan mangkraknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) saat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Rabu (25/02). Ia meminta pembenahan segera agar kawasan tersebut benar-benar siap menjadi gerbang ekspor dan pusat hilirisasi.
Kunjungan kerja strategis ke KEK Maloy diawali dengan peninjauan infrastruktur sepanjang tiga kilometer menuju area pelabuhan. Dalam inspeksi lapangan itu, Gubernur didampingi Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi.
Rudy menilai alur pelabuhan masih berisiko bagi navigasi kapal besar. Ia juga menyoroti fasilitas SPAM yang belum berfungsi optimal. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi layanan dasar yang harus siap, terutama untuk mendukung kapal yang bersandar dan aktivitas industri.
“Saya instruksikan jajaran terkait untuk segera mengaktifkan kembali SPAM ini. Fasilitas air bersih harus siap melayani kebutuhan kapal-kapal yang bersandar, karena ini potensi besar untuk mendongkrak PAD melalui retribusi,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim berencana membangun dermaga baru serta memastikan infrastruktur pendukung lainnya segera beroperasi. Rudy menegaskan KEK Maloy harus kompetitif sebagai gerbang ekspor internasional.
Ia juga menyatakan komitmen sinkronisasi regulasi antara provinsi dan kabupaten agar kawasan tersebut tidak sekadar menjadi jalur distribusi bahan mentah. Dengan nilai investasi yang telah masuk sekitar Rp1,7 triliun, Rudy menekankan pentingnya dampak langsung terhadap serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Usai peninjauan, agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Dalam forum itu, Mahyunadi yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman menyoroti pentingnya implementasi tegas Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 47 yang mewajibkan perusahaan sawit mengalokasikan 70 persen produksi untuk industri hilir di daerah.
Menurutnya, Kutai Timur memiliki sekitar 800 ribu hektare perkebunan sawit, namun kepastian pasokan bahan baku bagi investor di Maloy masih menjadi persoalan. Ia menilai hal tersebut perlu diselesaikan agar hilirisasi benar-benar berjalan.
Mahyunadi juga mengungkapkan kendala kelembagaan, yakni Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang belum berstatus BUMD. “Pemkab Kutim tengah mempercepat proses appraisal lahan sebagai syarat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, serta menyiapkan penyertaan modal hingga Rp100 miliar,” ucapnya.
Kunjungan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan kekayaan alam Kutai Timur tidak lagi keluar dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. (rh/sr)
