Perumahan Subsidi Mulai Dibangun di Bontang

Longtime.id – Di tengah mahalnya harga rumah dan panjangnya antrean hunian layak bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), proyek perumahan subsidi Elara Lestari resmi dimulai di Bontang. Namun, di balik seremoni peletakan batu pertama, publik menanti pembuktian: apakah proyek ini benar-benar menjawab krisis akses rumah, atau sekadar menambah daftar janji pembangunan.

Pembangunan perumahan subsidi Elara Lestari ditandai dengan peletakan batu pertama di Jalan Prestasi, Bontang Lestari, Sabtu (7/2). Proyek ini digarap PT Semua Bisa Jago dengan target membangun 266 unit rumah subsidi tipe 36.

Setiap unit ditawarkan seharga Rp182 juta, dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mulai Rp955 ribu per bulan. Angka cicilan tersebut diklaim hampir setara biaya sewa rumah, sehingga dinilai lebih terjangkau bagi ASN dan MBR yang selama ini kesulitan memiliki hunian sendiri.

Direktur PT Semua Bisa Jago, Muhammad Aswar, menyatakan bahwa pembangunan Elara Lestari tidak berhenti pada seremoni. Menurutnya, peletakan batu pertama menjadi penanda dimulainya pekerjaan fisik secara nyata di lapangan.

“Ini bukan sekadar simbol. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak,” ujarnya.

Dari sisi lokasi, Elara Lestari berada di kawasan Bontang Lestari yang diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan baru. Kawasan ini berdekatan dengan Kantor Wali Kota, DPRD, serta wilayah industri. Pengembang juga menjanjikan fasilitas penunjang seperti pertokoan, minimarket, dan pujasera.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut proyek tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan perumahan ASN yang hingga kini belum memiliki rumah. Ia menilai skema cicilan yang setara biaya sewa menjadi peluang bagi ASN untuk beralih dari status penyewa menjadi pemilik rumah.

“Dengan cicilan yang hampir sama dengan biaya sewa, ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi ASN. Harapannya, kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga bisa meningkat,” kata Neni.

Meski demikian, tantangan terbesar proyek ini terletak pada konsistensi pembangunan dan ketepatan waktu penyelesaian. Pemerintah dan pengembang dituntut memastikan janji hunian terjangkau tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diakses dan dihuni oleh kelompok sasaran. (red/mam)