Raih WTP, Firnadi Ikhsan Tekankan Tindak Lanjut Serius atas Rekomendasi BPK
Longtime.id – Meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah.
Firnadi menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan pelaksanaan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Rekomendasi yang disampaikan BPK RI itu bukan sekadar catatan, tetapi tuntutan yang harus dituntaskan,” ucapnya.
Menurutnya, opini WTP mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tetap disertai dengan sejumlah temuan dan catatan penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Firnadi menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi yang komprehensif dan terukur oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menanggapi setiap temuan dalam LHP. Ia juga memperingatkan agar proses ini tidak dijalankan sebatas formalitas semata.
“Kita tidak ingin rekomendasi itu hanya berhenti di atas kertas. Harus ada langkah nyata, ada indikator pencapaian,” ujarnya.
Untuk dapat memastikan penyelesaian temuan LHP berjalan efektif dan tidak berlarut-larut, Firnadi mendorong setiap OPD untuk bertanggung jawab penuh, dengan keterlibatan aktif pimpinan OPD dalam proses penyelesaian permasalahan di instansinya masing-masing.
“Setiap kepala OPD harus tahu persis apa temuan yang dikenakan kepada mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini soal komitmen, bukan sekadar administratif,” sambungnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa transparansi publik terhadap hasil pemeriksaan BPK juga penting. Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang menjadi perhatian BPK dan bagaimana pemerintah menanganinya agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Pemerintah dan DPRD harus berjalan bersama. Kita butuh sinergi yang kuat agar rekomendasi itu bisa dituntaskan dan tata kelola keuangan kita makin baik,” tutupnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
