Longtime.id – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan sampah di Kota Bontang. Penilaian tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja, menyusul masih lemahnya budaya pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Menteri menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi harus dimulai dari kesadaran warga dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, sistem pengangkutan hingga proses akhir sampah perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan.
“Kita lihat ke masyarakat, apakah sudah melakukan pilah sampah, bagaimana sistem pengangkutannya, bagaimana proses akhirnya. Apakah selama ini ada peningkatan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah tersebut. Semua itu penting untuk membangun budaya pengelolaan sampah menuju negara maju,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini berada pada kondisi darurat di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Bontang.
“Kita tahu bahwa seluruh kabupaten dan kota berada dalam posisi darurat sampah, tidak terkecuali Bontang,” kata Menteri.
Dalam konteks penilaian lingkungan perkotaan, Menteri juga mengingatkan agar capaian prestisius seperti penghargaan Adipura tidak hanya bersifat administratif atau simbolik. Menurutnya, dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan pengelolaan lingkungan.
“Jangan sampai Kota Bontang ditetapkan sebagai penerima Adipura, tetapi masyarakatnya tidak mendukung. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil kunjungan dan evaluasi lapangan tersebut akan dituangkan dalam berita acara resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan disampaikan pada peringatan Hari Sampah Nasional mendatang sebagai bahan evaluasi nasional.
Kunjungan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah di daerah tidak cukup berhenti pada pencapaian penghargaan, melainkan harus dibangun sebagai budaya bersama yang berkelanjutan. (hl/mam)
