SENDAWAR – Masih ditemukannya 86 kasus stunting di 12 kampung di Kecamatan Muara Pahu hingga Mei 2026 mendorong pemerintah memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Langkah tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti aparatur kampung se-Kecamatan Muara Pahu di Hotel Horison Samarinda, 16–18 Juni 2026. Kegiatan yang difasilitasi Pusat Pelatihan dan Kajian Nusantara (PPKN) itu juga membahas penguatan program ketahanan pangan di tingkat kampung.
Camat Muara Pahu Mauliddin Said mengatakan stunting masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tenaga kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada peran pemerintah kampung dalam memastikan berbagai intervensi berjalan hingga ke tingkat keluarga. “Perlu ada keterlibatan semua pihak agar program penanganan stunting berjalan efektif, termasuk optimalisasi kehadiran balita di posyandu dan pemberian makanan tambahan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, upaya menekan angka stunting harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan layanan Posyandu di setiap kampung.
Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat, termasuk dalam penanganan stunting. Karena itu, aparatur kampung dinilai perlu memiliki pemahaman yang lebih kuat agar mampu merancang program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain membahas stunting, peserta juga mendapatkan materi mengenai ketahanan pangan. Pemerintah menilai kedua isu tersebut saling berkaitan karena kualitas gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses terhadap pangan.
Mauliddin mengatakan program ketahanan pangan tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi warga apabila dikelola secara optimal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur Puguh Harjanto yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kampung.
Ia menilai persoalan stunting dan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat sinergi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Peserta juga dibekali materi mengenai peran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) dalam mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui penguatan kapasitas aparatur kampung tersebut, pemerintah berharap upaya percepatan penurunan stunting di Muara Pahu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
(Adv/Diskominfo Kubar)
