Longtime.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mengimbau Pemerintah Kota untuk lebih teliti dan cermat dalam penyusunan serta perencanaan penggunaan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menegaskan bahwa program prioritas yang telah direncanakan harus dilaksanakan optimal sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Anggaran 2025 ini harus bisa tepat sasaran dan tidak lagi ada perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif,” ungkap Amir, Senin (12/8/2024).
Amir berharap agar siapa pun yang akan memimpin Bontang ke depan bisa benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengalokasian anggaran yang tepat akan memastikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi.
“Jika anggaran digunakan sesuai peruntukannya, maka fasilitas publik diharapkan bisa terpenuhi di tahun mendatang,” tandasnya.
Sebagai instrumen kebijakan, APBD memainkan peran penting dalam meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat.
Penetapan rancangan APBD ini berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang penyusunan APBD 2024, dan harus disahkan tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
