Lelang Dini dan Digitalisasi Pengadaan Barang Disebut Jadi Kunci Hindari Silpa Besar
Longtime.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, mendorong pemerintah untuk segera melakukan lelang dini terhadap sejumlah kegiatan serta pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan meminimalkan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar.
Hal tersebut disampaikan Pandi saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Pandi menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang dini sesuai dengan amanat dari MoU antara Menteri Dalam Negeri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 2 Tahun 2021. MoU tersebut mendorong pengadaan barang dan jasa secara lebih awal di lingkungan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan tepat waktu.
“Kami menyarankan pemerintah melakukan lelang dini terhadap beberapa kegiatan dan pengadaan barang atau jasa. Ini bertujuan untuk menghindari menumpuknya kegiatan di akhir tahun dan potensi terjadinya Silpa yang besar,” jelas Pandi.
Selain lelang dini, Pandi juga mendorong pemerintah Kutai Timur untuk mengalihkan proses pengadaan barang dan jasa dari cara manual ke transaksi berbasis katalog elektronik lokal dan toko daring. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
“Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan katalog elektronik lokal dan toko daring untuk mempercepat proses pengadaan, sesuai amanah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021,” ujarnya.
Pandi berharap usulan-usulan tersebut dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan APBD 2025. Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah inovatif untuk mendukung pencapaian visi Kutai Timur Hebat 2045.
“Kami berharap masukan ini dapat semakin mempertajam kebijakan dan mempercepat kerja pemerintah menuju Kutai Timur Hebat 2045,” pungkasnya. (Fie/Adv/DPRD Kutim)
