Longtime.id – Praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah Kutai Timur menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Leni Angriani. Laporan dari masyarakat mengenai pungli di dunia pendidikan membuat Leni merasa prihatin dan mendesak adanya tindakan tegas.
Leni mengungkapkan bahwa praktik pungli sering terjadi dalam pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan. Ia mempertanyakan implementasi program pendidikan gratis di Kutim yang seharusnya membebaskan siswa dari biaya apapun.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai iuran yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga merusak citra pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati oleh semua anak di Kutim,” ujarnya.
Leni mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun kebijakan tegas yang melarang semua bentuk pungutan liar di sekolah. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk memastikan pendidikan gratis benar-benar terlaksana dan menghapus beban finansial yang tidak sah yang sering kali memberatkan orang tua murid.
“Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sehingga tidak ada lagi sekolah yang berani melakukan pungutan liar,” tegasnya.
Selain itu, Leni menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan masyarakat. Ia yakin bahwa langkah-langkah ini akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan pendidikan di Kutai Timur.
“Kami berharap Dinas Pendidikan dapat mengambil langkah konkret untuk menangani masalah ini dan memastikan pendidikan gratis yang berkualitas untuk semua anak di Kutai Timur,” tambahnya.
Leni berharap dengan adanya kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, praktik pungli di sekolah dapat diberantas, sehingga pendidikan di Kutai Timur bisa berjalan lebih transparan dan adil bagi semua pihak. (Red)
