Longtime.id – Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi pusat perhatian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja TAPD.
Pernyataan Faizal ini menjadi sinyal peringatan bagi TAPD untuk meningkatkan proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama mengingat beberapa kekurangan yang terjadi pada tahun 2023.
“Kami sebenarnya berharap Kepala TAPD, Sekda, bisa hadir hari ini. Dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ini, kami ingin mengevaluasi kinerja selama setahun terakhir,” ujar Faizal.
Faizal menjelaskan bahwa tujuan utama rapat tersebut adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan APBD ke depannya. “Kami berharap ini menjadi bahan renungan dan evaluasi untuk perbaikan APBD selanjutnya. Oleh karena itu, kami ingin para pengambil kebijakan, termasuk kepala dinas, bisa hadir,” jelasnya.
Rapat ini juga menyoroti dinas-dinas dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terbesar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki SILPA sebesar 423 miliar rupiah dari alokasi 1,9 triliun rupiah, tetapi hanya terserap 1,5 triliun rupiah. Ketidakhadiran Kepala Dinas dalam rapat ini juga menjadi perhatian utama.
“Yang datang hanya bagian program dan fungsionalnya, dengan alasan satu sakit dan satu lagi sedang survei. Saya bilang, rapat dengan DPRD harus diprioritaskan,” ujarnya.
Faizal menekankan pentingnya menghormati lembaga DPRD. “Ketika DPRD memanggil pemkab melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diharapkan hadir adalah pimpinannya. Karena yang mengundang bukan Faizal secara pribadi, tapi Ketua DPRD. Masa lembaga yang mengundang dianggap remeh,” tegasnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja TAPD dan mendorong transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. (Red)
