ADVERTORIALBERITASAMARINDA

Tuntutan IKN, Anggota DPRD Kaltim Minta Pemprov Tingkatkan Kualitas UMKM

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam. (istimewa)

Longtime.id – Status Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibukota Negara (IKN) Nusantara tentu berdampak besar bagi penduduknya.

Untuk itu, SDM Kalimantan Timur dituntut untuk terus meningkatkan demi mengisi pembangunan di berbagai sektor.

Salah satu sektor yang harus segera ditingkatkan SDM-nya adalah di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga diamini Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam.

Dia menilai, Pemerintah Provinsi harus meningkatkan kualitas UMKM Kaltim, khususnya di IKN. Sebab, peningkatan kompetensi dibutuhkan dalam persaingan kedepan.

“Bukan apa-apa, orang-orang di Pulau Jawa itu sangat kreatif. Jika pelaku UMKM kita dikembangkan, maka akan kalah dalam bersaing. Jangan sampai masyarakat kita terusir di rumahnya sendiri,” jelas Muhammad Adam, Jumat (3/11/2023).

Selain itu, Muhammad Adam juga mengkhawatirkan, akan banyak serbuan dari brand ternama masuk ke Kalimantan Timur dengan adanya IKN.

Hal ini tentu akan berimbas pada UMKM lokal. Oleh karena itu, Polisi Hanura itu meminta agar pelaku UMKM lokal diberikan keterampilan agar dapat bersaing dengan produk dari luar.

“Pemerintah Provinsi harus memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM kita yang ada di IKN. Promosikan barang, pengemasan hingga memproduksi barang agar memiliki nilai jual harus dikuasi pelaku UMKM kita,” tegasnya.

Menurut Adam, dengan adanya keterampilan di atas rata-rata yang dimiliki pelaku UMKM, mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar.

“Kami yakin, walaupun brand besar luar yang ternama datang ke Kaltim, pelaku UMKM lokal tetap bisa bersaing. Asalkan diberi pelatihan,” ujarnya.

Selain itu, Adam juga meminta Pemprov untuk menyediakan lapak-lapak bagi pelaku UMKM di IKN. Sebab, saat ini, belum ada pelaku UMKM yang menjual barang khas dari IKN. “Saat ini, jika orang-orang berkunjung ke IKN, terkadang kami cari kaos atau gantungan kunci, tapi tidak ada lapaknya. Ini juga bisa difasilitasi Pemerintahan Provinsi. Agar dapat menyerap tenaga kerja juga” tandasnya. (tya/adv)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button