Persentase Pengangguran Bontang Tinggi, Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir: Padahal Banyak Perusahaan Besar
Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. (istimewa)
Longtime.id – Tingginya persentase pengangguran di Kota Bontang membuat Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir angkat bicara.
Politisi PKB itu menjelaskan penanganan pengangguran di Kota Bontang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah. Pria kelahiran Samarinda itu mengatakan Bontang ini memiliki tingkat pengganguran tinggi.
“Artinya bukan jumlah pengangguran yang banyak cuman jumlah presentasinya saja yang banyak karena penduduknya sedikit. Itu semua dikarenakan kurangnya memadai fasilitas pendidikan,” kata Sutomo Jabir, Sabtu (28/10/2023).
Padahal kata Sutomo Jabir, Bontang memiliki banyak perusahaan besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
“Jadi tidak berat bagi pemerintah untuk mengatasi pengangguran sebenarnya. Namun pemerintah tidak maksimal menyiapkan tenaga keterampilan atau skill bagi siswa. Itu semua disebabkan kurangnya fasilitas pendidikan yang tidak memadai,” jelas Sutomo Jabir.
“Contohnya seperti di SMKN 4 Bontang. Itukan negeri tapi fasilitasnya kurang memadai,” sambungnya. Tak hanya itu, menurut Sutomo Jabir PUPR juga turut andil menyebabkan persentase pengangguran di Bontang tinggi.
“Kan pelatihan dasar sertifikasi itu ada di PU bina konstruksi disitu ada program sertifikasi tenaga ahli kontruksi jadi PU harus menyiapkan di perusahaan. Nah untuk mendorong sertifikasi setara dan selevel dengan kebutuhan perusahaan harus berkontribusi menciptakan tenaga terampil tenaga ahli,” bebernya
“Seperti BLK, kemudian SMK harus dilakukan pendidikan vokasi, harus diperkuat untuk kerjasama dengan perusahaan. Tapi pemerintah harus lengkapi dulu kebutuhan alat-alat di SMK supaya siswa paham dengan kebutuhan industri atau perusahaan,” sambungnya.
Dengan begitu pengangguran di Bontang bisa diatasi. Terkait program ketenagakerjaan di Kota Bontang. Sutomo mengatakan bahwa terdapat program sertifikasi dan pelatihan bidang jasa konstruksi yang akan digelar.
“Oleh karena itu, semua yang bekerja dibidang jasa konstruksi harus bersertifikat. Maka dari itu kita dorong tahun ini agar membuka beberapa kelas yang digelar oleh Bina Kontruksi Dinas PUPR yang membidangi konstruksi di Bontang,” jelasnya.
“Ini sebagai jawaban keresahan masyarakat di Kota Bontang tentu salah satunya adalah sertifikasi,” sambungnya.
“Jadi setiap pendidikan itu difasilitasi supaya mereka sudah dibekali dan semua perusahaan di Bontang ini bisa mereka tempati untuk bekerja,” tandasnya. (tya/adv)
