(ist).
Longtime.id – Anggota DPRD Bontang, Nursalam, meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Taman (sebutan Bontang).
Kendati pasokan BBM merupakan kewenangan dari Pertamina, namun karena antrian ini terjadi di wilayah administrasi Pemkot Bontang, pemerintah seharusnya turut mengawasi hal ini, terlebih, kata dia, yang mengantri ini diduga didominasi oleh pengetap BBM, sehingga masyarakat lain tak memiliki kesempatan untuk mengisi bahan bakar di SPBU.
“Kasian masyarakat lainnya mau ngisi BBM di SPBU susah. Banyak kendaraan yang hari ini mengantri, terus besoknya ikut mengantri lagi. Kan tidak logis, masa hari ini ngisi langsung habis,” kata Nursalam, Senin (18/09/2023).
Sebab itu, Nusalam mendorong pemerintah melalui OPD terkait untuk mencari jalan tengah, sehingga pengantri BBM dan masyarakat biasa, bisa sama-sama mendapat kesempatan untuk mengisi bahan bakar di SPBU.
“Secara pasokan tidak ada kelangkaan, namun nyatanya, antrian panjang, kan ini jadi pertanyaan,” sebutnya.
Politikus Partai Golkar Bontang itu juga memahami, para pengantri atau pengetap BBM ini berusaha mencari pemasukan, namun seharusnya dilakukan tanpa mengurangi atau menghalangi hak orang lain untuk memperoleh bahan bakar di SPBU.
“Cobalah pemerintah mengingatkan mereka agar tidak mengantri setiap hari. Saya juga paham teman-teman ini juga mencari sesuatu, tapi kan tidak harus juga menghalangi hak orang lain,” ujarnya. (Adv)
