(Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong pemerintah, mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023, untuk mengurangi angka kemiskinan.
Disampaikan Anggota Komisi I DPRD Bontang, Raking, sektor ini harus mendapat perhatian lebih. Bila perlu porsi anggarannya diperbesar. Hal ini ia kemukakan bukan tanpa sebab. Berdasarkan data yang ia peroleh, angka kemiskinan di Bontang saat ini masih tergolong tinggi. Kendati mengalami penurunan, namun angkanya tidak signifikan.
“Kalau bisa pak wali, APBD perubahan yang cukup besar ini, sebagian digunakan untuk menekan angka kemiskinan, karena sangat disayangkan saja anggaran sebesar itu tapi angka kemiskinan di Bontang masih tinggi,” ucap Raking disela Rapat paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).
Diketahui, Angka kemiskinan di Bontang tahun 2022, menurun. Namun presentase data kemiskinan yang turun itu cukup kecil. Hanya turun 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin tahun 2021.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di Bontang 2022 sebanyak 8.390 jiwa atau setara 4,54. Sementara warga miskin tahun 2021 sebelumnya, mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menyebutkan banyak masyarakat di Kota Taman ini mengaku sebagai warga miskin. Hal itu bisa terlihat saat penyerahan bantuan dari pusat, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran pemkot Bontang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan karena data yang digunakan dari Kementerian Sosial.
“Kita lihat, kebanyakan yang mengantri di Kantor Pos (penerima bantuan) itu memiliki handphone dan motor,” ujarnya. (adv)
