Rapat Paripurna KUA PPAS APBD Perubahan. (Dok. PPID Setwan)
Longtime.id – Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Wali Kota dan DPRD Bontang atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, telah sukses terselenggara, Jumat (18/8/2023) siang di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
Namun di sela-sela rapat itu, para wakil rakyat tersebut “menyemprot” kinerja sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lurah di lingkungan Pemkot Bontang. Ketua Komisi III Amir Tosina misalnya, dirinya mengeluhkan kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) yang kerap kali tidak hadir ketika diundang dalam rapat kerja (raker).
“Padahal kami ingin menanyakan sejauh mana progres pembangunan infrastruktur yang telah dibangun. Karena terkadang kami juga mendapatkan keluhan dari mayarakat,” ucapnya.
Di momen yang sama, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam juga menyinggung kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3), serta Lurah Api-Api yang dianggap tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun terhadap Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Andi Faiz menyebut, OPD tersebut kerap kali menolak usulan pembangunan lingkungan, dengan alasan kegiatan sudah penuh.
“Padahal usulan itu semua berdasarkan hasil reses kami (DPRD) di masyarakat. Tentu hal ini sangat disayangkan,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase ,mengaku bakal menegur Kepala OPD dan lurah yang dimaksud. Terutama mereka yang kerap tidak hadir ketika diundang dalam rapat kerja. Namun di sisi lain pihaknya juga meminta pemakluman kepada DPRD, sebab jajarannya bisa jadi tidak berani melakukan hal itu karena takut melanggar aturan yang ada.
“Tapi saya juga minta kepada DPRD untuk tidak menyamaratakan semua OPD seperti itu. Sebab yang seperti itu hanya salah satu kepala dinas,” bebernya. (adv)
