ADVERTORIALBERITA

Dewan Minta Nelayan Diberi Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

(Dok. Longtime.id)

Longtime.id – DPRD Kota Bontang mendorong pemerintah daerah agar memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk para nelayan. Usulan tersebut diungkapkan anggota Komisi II Bakhtiar Wakkang saat rapat bersama DKP3, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan kelompok nelayan.

Menurutnya sebagian besar masyarakat di Bontang berprofesi sebagai nelayan. Mereka (nelayan) memiliki risiko yang tinggi saat melaut. Seperti halnya ketika insiden kecelakaan saat bekerja. “Ini yang harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya, Senin (29/5).

Ia mendorong agar nelayan diberi jaminan berupa BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya meminimalisir angka kemiskinan. “Minimal ada proteksi dari BPJS bisa diberikan kepada keluarganya ketika suatu saat nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia,” terangnya.

Nelayan di Bontang tercatat sebanyak 7.000 orang. Jumlah tersebut diharapkan bisa dicover Pemkot Bontang melalui APBD. Sementara jika dikalkulasikan besaran setoran BPJS untuk nelayan adalah Rp 16.800 per bulan, maka pemkot hanya perlu mengeluarkan Rp 1,4 miliar saja selama setahun. “Sekiranya berbanding lurus dengan harapan kita terhadap nelayan,” katanya.

Pun program ini juga sudah diterapkan di daerah-daerah lain seperti Kutai Kartanegara (Kukar), nelayannya sudah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. (Adv/DPRD)

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
@media print { .stream-item-above-post } }