Agus Haris. (Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, tidak setuju dengan rencana pemerintah menarik iuran sampah ke warga. Hal itu dinilai justru membebankan masyarakat jika diterapkan. Menurutnya, APBD Bontang cukup banyak untuk menggaji petugas sampah. Sehingga, kata dia, perlu memaksimalkan keuangan yang ada.
“Petugas sampah bisa digaji lewat APBD, jadi dimaksimalkan lah saja dulu keuangan daerah,” katanya, Kamis (06/04).
Ia menyarankan agar persoalan ini dibahas bersama-sama dengan pihak kelurahan dan forum RT. “Iya kalau masyarakat setuju, nah kalau mereka keberatan gimana? Baiknya dibicarakan dulu nanti forum RT menindaklanjuti dengan rembuk warga,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra itu meminta agar pemerintah lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan sebaiknya tidak membebankan masyarakat dengan iuran sampah. “Kalau saya pribadi iuran itu tidak populer ya. Apalagi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Ini bukan soal memanjakan masyarakat, tapi kita bicara soal pelayanan yang prima,” tegasnya.
Meski begitu, jika pada akhirnya masyarakat setuju dengan penarikan iuran tersebut, sebaiknya bisa dimanfaatkan untuk membantu warga yang kurang mampu. Iuran bisa dikelola dan langsung didistribusikan melalui kelurahan.
Diketahui, sebelumnya Pemkot Bontang berencana akan membebankan iuran sampah kepada masyarakat sebagai tambahan PAD. Khususnya dari retribusi sampah yang sudah sejak lama tidak lagi dipungut. (Adv/DPRD)
