Abdul Malik.
Longtime.id – Anggota legislatif melayangkan sorotan atas pengadaan mobil dinas oleh Pemkot Bontang. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 5,5 miliar untuk kendaraan dinas.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik melayangkan protes. Ia mengatakan, pengadaan mobil dinas tidak melihat kondisi masyarakat yang diterpa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Di tengah krisis masyarakat, Pemkot justru mengalokasikan dana untuk mobil dinas. Sementara masih ada persoalan lain yang lebih penting,” sebutnya, Rabu (05/10).
Pemerintah tidak merasakan krisis yang dialami masyarakat, bahkan seakan tutup mata. Dengan anggaran mobil dinas tersebut, bisa saja dijadikan tambahan nilai bantuan langsung tunai (BLT).
“Meskipun anggaran BLT juga sudah dialokasikan Rp 6 miliar. Akan tetapi, lebih baik ditambah dana itu ketimbang membeli mobil dinas,” tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahterah itu menyampaikan, seharusnya dalam kondisi seperti ini pemerintah sebaiknya memberikan solusi untuk meringankan beban warga yang terbebani kenaikan BBM.
“Tidak ada yang salah jika terpaksa harus ditinjau ulang, dengan mere-alokasi anggaran secara tepat guna dengan kepentingan mengurangi beban masyarakat Bontang,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, selain persoalan bantuan sosial yang musti dituntaskan, juga masalah banjir yang dianggap lebih penting untuk diselesaikan. Pasalnya, banjir kian menghantui masyarakat saat hujan tiba. (Adv/DPRD)
