Maming
Longtime.id – Rencana pengadaan kapal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) disoal DPRD Bontang. Pasalnya, kapal senilai Rp 920 juta itu, dinilai tidak efektif dan hanya akan membuang-buang anggaran.
“Kunjungan ke wilayah pesisir bukan merupakan agenda rutin, yang setiap hari dilakukan,” ucap anggota Komisi I Maming, Senin (15/08).
Menurut Maming, kapal itu akan mubazir. Apalagi harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kapal. Namun, jika pengadaan kapal itu dianggap perlu, ia menyarankan agar DPPKB bisa bekerjasama dengan Disdikbud yang memiliki aktivitas rutin ke wilayah pesisir.
“Mungkin bisa koordinasi dan kerjasama soal pengadaan ini. Karena para guru yang mengajar di sana (pesisir) juga membutuhkan kapal. Jadi bisa sama-sama dimanfaatkan,” tuturnya.
Sekertaris Dinas DPPKB Kota Bontang, Srie Mariyatini menuturkan pengadaan kapal itu diperlukan untuk kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir. Seperti di Gusung dan Pulau Selangan.
Adapun rencana pengadaan kapal itu berupa speed boat dengan anggaran bersumber dari APBN, yang awalnya senilai Rp 920 juta berubah menjadi Rp 888 juta. “Ini juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu juga untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir,” imbuhnya. (Adv/DPRD)
