Foto: Rustam. (Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Komisi II DPRD Bontang menyoroti laporan realisasi anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) selama enam bulan terakhir. Hal ini diungkapkan Ketua komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, berdasarkan laporan realisasi anggaran 31 Juni 2022, total anggaran yang diberikan kepada 31 OPD senilai Rp 1,39 triliun.
Namun anggaran itu baru digunakan sebesar Rp 416 miliar rupiah atau sekitar 29,87 persen. Sehingga, masih ada sekitar Rp 977 miliar sisa anggaran yang belum digunakan. “Terlalu kecil dari estimasi yang kita terima, di tahun ini cuman 29,87 persen. Masih lebih bagus capaian rata-rata di tahun 2021 lalu itu di atas 30 persen,” ujarnya.
Adapun 2 OPD yang paling disoroti Rustam yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan). Di mana realisasi penggunaan anggarannya baru mencapai 7,36 persen dan 19,29 persen.
“Dua OPD ini yang paling kecil realisasi anggarannya. PUPR baru terealisasi 7,36 persen atau sekitar Rp 12,7 miliar. Sedangkan Perkimtan baru 19,29 persen atau sekitar Rp 7,9 miliar dari masing-masing jatah anggaran yang diberikan,” terangnya.
Lanjut, Politikus partai Golkar ini menjelaskan terkait realisasi anggaran tersebut tidak dilihat berdasarkan persentase pekerjaan, namun berdasarkan persentase pencairan penggunaan anggaran.
“Bisa saja mungkin kegiatan sudah berjalan disana tetapi belum mengajukan penagihan. Jadi uangnya masih sangat besar,” imbuhnya.
Namun kata Rustam, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan. Ia pun menyayangkan jika anggaran tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Oleh sebab itu, Ia meminta agar Para OPD di wilayah Pemkot Bontang segera memaksimalkan anggaran yang telah diberikan tersebut.
“Apapun alasannya, kami anggap ini terlalu rendah. Paling tidak kalau mau masuk 6 bulan pemakaian anggaran harus 35 persen ke atas lah. Jadi mungkin kayak agak gimana ya, kayak jauh sekali perbandingan nya,” tambahnya. (Adv/DPRD)
