SAMARINDA – Masa depan Samarinda tengah dipetakan ulang. Dengan bayang-bayang penurunan aktivitas pertambangan yang semakin dekat, DPRD Kota Samarinda mulai mempersiapkan arah baru pembangunan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang kini tengah digodok adalah regulasi khusus untuk sektor pariwisata.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan pentingnya percepatan lahirnya peraturan daerah (Perda) yang akan menjadi pijakan hukum pengelolaan dan pengembangan pariwisata di kota ini.
“Kami mengundang enam dinas yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Yaitu Dispora, Disporapar, Dinas Perhubungan, PUPR, Perkim, hingga bidang hukum untuk menggali masukan dalam penyusunan perda ini,” ujar Viktor saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, belum lama ini.
Ia menyebut belum adanya regulasi komprehensif membuat sektor ini belum bisa tumbuh maksimal, padahal potensi penurunan kontribusi sektor tambang—yang diproyeksikan mulai terasa pada 2026—harus segera diantisipasi.
Menurut Viktor, upaya ini tak sekadar merancang aturan di atas kertas. Pansus II kini aktif membangun sinergi lintas instansi agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap tantangan masa depan.
Pembangunan infrastruktur pariwisata, penguatan kelembagaan, hingga penataan ruang menjadi tiga fokus utama dalam penyusunan Perda. Ketiganya dinilai sebagai fondasi untuk membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan mampu bersaing.
Tak kalah penting, aspek sumber daya manusia juga turut mendapat perhatian. Viktor menekankan bahwa kesiapan SDM lokal akan sangat menentukan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata yang diimpikan.
“Ketika tambang tak lagi menjadi andalan, pariwisata harus siap jadi tulang punggung baru ekonomi Samarinda. Untuk itu, kami ingin perda ini benar-benar menjadi dasar hukum yang kuat dan visioner,” tutupnya.
Langkah DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa Samarinda tengah berbenah, tak ingin lagi menggantungkan masa depannya semata pada kekayaan alam yang tak terbarukan. (ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
