Damayanti Kecam Praktik Titip Siswa dalam PPDB: Cederai Prinsip Keadilan Pendidikan
Longtime.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan kritik tegas terhadap praktik penitipan siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai praktik tersebut mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan dan mencerminkan belum meratanya kualitas sekolah di Kaltim.
“Saya secara pribadi kurang pas ya dengan yang namanya nitip siswa. Harusnya praktik itu tidak ada. Kalau kualitas pendidikan merata di semua sekolah, maka tidak akan muncul lagi anggapan sekolah favorit atau unggulan,” jelasnya.
Menurut Damayanti, maraknya praktik titip siswa muncul karena masih adanya kesenjangan mutu antar sekolah. Orang tua cenderung memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu karena dianggap lebih unggul, sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat.
“Kualitas sekolah yang tidak merata inilah yang akhirnya menciptakan keinginan kuat dari orang tua agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang dinilai terbaik. Itu yang membuat praktik penitipan muncul, padahal itu tidak adil bagi siswa lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip dasar dalam PPDB adalah kesetaraan. Jika ada siswa yang masuk melalui jalur titipan, maka akan ada siswa lain yang tersingkir, meskipun seharusnya berhak mendapat tempat.
“Kasihan kalau ada anak yang seharusnya punya hak duduk di bangku sekolah, tapi tergeser karena praktik titip-menitip. Ini yang tidak boleh terjadi. Undang-Undang sudah jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak dan adil,” tegasnya.
Damayanti juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar mengambil peran lebih besar dalam mengatasi akar persoalan, yakni ketimpangan mutu antar sekolah. Ia menilai pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas, baik dari sisi infrastruktur maupun kompetensi tenaga pengajar.
“Pemerintah harus hadir. Caranya dengan meningkatkan kualitas masing-masing sekolah agar tidak ada lagi perbedaan mencolok. Kalau semua sekolah bagus, masyarakat tidak akan memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu,” tambahnya.
Sebagai penutup, ia berharap sistem pendidikan di Kaltim bisa lebih transparan dan adil, serta terbebas dari praktik-praktik yang membuka ruang ketidaksetaraan.
“Semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa harus bersaing lewat jalur belakang,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
