Camat Anggana Gerak Cepat Tangani Kelangkaan Air
Dampak dari Intrusi Air Laut dan Mitigasi Karhutla
TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Anggana langsung mengambil langkah cepat dalam merespons ancaman kelangkaan air bersih akibat intrusi air laut serta risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda wilayah pesisir Kutai Kartanegara.
Camat Anggana yang baru saja dilantik, Rokip, menegaskan bahwa penanganan dampak musim kemarau panjang menjadi prioritas utamanya sesuai dengan instruksi langsung dari Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.
“Sesuai dengan instruksi Pak Bupati, saat ini kita fokus melaksanakan gerak cepat untuk menghadapi musim kemarau dan bencana Karhutla, khususnya yang terkait dengan kebutuhan air bersih masyarakat pesisir,” ujar Rokip saat diwawancarai secara daring, Senin (21/9/2026).
Rokip menjelaskan bahwa penurunan debit air Sungai Mahakam saat musim kemarau telah memicu masuknya air laut hingga ke aliran sungai, yang berdampak langsung pada kualitas air baku bagi warga Anggana.
Kondisi intrinsik air laut yang naik hingga ke badan sungai utama membuat pasokan air tawar kian menipis dan memicu kelangkaan air bersih bagi pemukiman warga di kawasan pantai dan pesisir.
Merespons kondisi darurat tersebut, pihaknya segera membangun koordinasi intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta Perumda Tirta Mahakam guna mendistribusikan bantuan air bersih.
“Saya sudah koordinasi sekilas dengan teman-teman dari beberapa OPD. Kita akan koordinasikan secara intensif bantuan ataupun solusi konkret yang akan nanti kita berikan di Kecamatan Anggana,” tambahnya.
Selain penanganan jangka pendek berupa distribusi air dan penanggulangan karhutla, Rokip menegaskan telah menyiapkan rencana strategis pasca-kemarau untuk membenahi infrastruktur dasar di Anggana.
Pemerintah Kecamatan Anggana berkomitmen mengoptimalkan berbagai fasilitas umum yang ada agar masyarakat dapat menikmati pelayanan publik dan sarana daerah dengan nyaman.
Tak hanya itu, penguatan akses kebutuhan dasar masyarakat pesisir seperti jaringan air bersih dan keandalan listrik desa juga akan dikawal secara optimal hingga ke tingkat provinsi.
“Terkait air dan listrik di daerah pesisir akan kita koordinasikan secara optimal. Bahkan jika memungkinkan, kita akan mendorong rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Kaltim untuk mencari solusi permanen,” pungkas Rokip.
(hl/ya)
