Dewan Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
Longtime.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya melanjutkan program anggaran multi years sebagai prioritas pembangunan infrastruktur. Hal ini ia sampaikan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur ke-20 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Pandi menjelaskan bahwa anggaran multi years sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutai Timur. Menurutnya, konektivitas ini merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta mempercepat pembangunan wilayah.
“Mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kabupaten Kutai Timur. Pandi menilai masyarakat berhak memiliki akses mudah untuk mengetahui penggunaan anggaran publik dan hasil yang dicapai.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran yang besar,” tegas Pandi.
Pandi juga menyoroti perlunya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan APBD. Ia mengingatkan bahwa langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program yang direncanakan berjalan sesuai target.
“Fraksi Demokrat berpendapat bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keterlambatan dalam penyerapan anggaran pada tahun 2023 dan 2024, yang menjadi pelajaran penting untuk perbaikan ke depan.
Di akhir pandangannya, Pandi menyampaikan harapan agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan.
“Melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan anggaran akan menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab,” tutupnya. (Fie/Adv/DPRD Kutim)
