(istimewa).
Longtime.id – Secara kasat mata, dapat dilihat sudut-sudut kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada media 2023 ini, nampak jelas di depan mata bagaimana dipinggiran jalan warga hilir-mudik mengurus perkebunan sawit mandiri. Bahkan tak jarang mereka nemiliki jembatan timbang sendiri, itu penanda bagaimana sektor perkebunan tumbuh pesat.
Bupati Ardiansyah Sulaiman bahkan pernah menemui adanya persoalan di mana jembatan timbang milik masyarakat, yang lupa diperbaharui sertifikat tera metrologinya sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib. Itu bukan karena disengaja, tetapi sangking padatnya aktifitas pada sektor tersebut, sehingga pemilik jembatan timbang lupa untuk memperbaharui sertifikat tera metrologi yang dilakukan tiap tahunnya.
“Alhamdulillah karena perihal itulah, Disperindag Kutim telah memiliki sendiri alat tera metrologi, yang sebelumnya tidak punya. Itulah bukti semangat kita (pemerintah dan masyarakat, red). Pada malam hari ini saya melihat semangat yang tetap menyala-nyala dari kita semua untuk menumbuhkan sektor perkebunan di daerah,” tegas Bupati disambut tepukan tangan meriah peserta Rakortis, pada Jum’at (3/11/2023) di Hotel Aston Samarinda.
Sehingga pada pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 pada Rabu (1/11/2023) lalu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjadikan sektor perkebunan sebagai salah-satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kutim. Terlebih Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan potensi daerah ini ada pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kelautan, perikanan, hingga kehutanan.
“Sengaja tidak disebutkan pertambangan, karena pihak Bappenas dalam paparannya menyebutkan pada tahun 2030 untuk sektor pertambangan, khususnya batu bara akan dieliminasi secara perlahan-lahan. Hingga pada tahun 2050 itu sudah tak ada lagi,” jelas Bupati.
Mengambil benang merah dengan upaya Bappenas tersebut, Ardiansyah Sulaiman mengukur fiskal yang tinggi bagi daerah ini akibat sektor pertambangan dan perkebunan. APBD Tahun 2023 sebesar Rp 9,7 triliun, merupakan dampak dari tingginya harga batu bara yang diperoleh dari bumi etam. Begitu pun hasil dari kelapa sawit juga tinggi, inilah yang menjadikan keuangan fiskal Kutim cukup besar saat ini.
“Akibatnya saat diketuk palu di DPRD, semua bisa menikmati termasuk Kades-Kades. Di mana Seratus Persen Anggaran Dana Desa (ADD) naik. Tetapi di 2030 mendatang batubara akan dieliminasi, apakah kita masih bisa menikmati angka sebesar itu?,” tanya Bupati menggugah kesadaran semua pihak. (adv)
