Agus Haris. (Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris buka suara soal aktivitas pengerukan laut di perairan Kota Bontang, yang dilakukan Pupuk Kaltim untuk jalur transportasi.
Politikus Gerindra itu menyampaikan, aktivitas tersebut sah-sah saja dilakukan. Asalkan, perusahaan memiliki perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Kata dia, perairan Kota Bontang saat ini sudah menjadi ranah pemerintah provinsi (Pemprov). Maka, segala rekomendasi atau keputusan sudah menjadi domain Pemprov, bukan lagi milik Pemkot Bontang. Walaupun begitu, pemerintah daerah juga tak bisa diam akan hal itu.
“Saya rasa sekelas perusahaan PKT pasti lebih paham soal itu. Perizinan dan lainnya tentu sudah dipenuhi,” ujarnya, Senin (19/09).
Meski begitu, pria pemurah senyum itu menyarankan agar dalam aktivitas tersebut perusahaan terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan. “Seperti aktivitas mereka (nelayan) saat mencari ikan terganggu. Jadi harus disosialisasikan supaya tidak terjadi kegaduhan di kemudian hari,” katanya.
Ia menambahkan, mustinya kegiatan itu juga melibatkan seluruh komponen masyarakat sekitar Loktuan dan Gusung. Jika perlu, lanjut Agus Haris, mereka diberi kompensasi atau ikut dipekerjakan.
“Kami juga harus mendukung segala investasi yang masuk di Bontang, tapi dengan catatan harus memperhatikan sisi lingkungan dan juga masyarakat sekitar,” tuturnya. (Adv/DPRD)
