Pemkab Kukar Prioritaskan Insentif Masyarakat hingga Program Visi-Misi Kepala Daerah
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas dalam realisasi anggaran menjelang akhir 2026. Fokus tersebut mencakup pemenuhan hak masyarakat, belanja wajib mengikat, pelayanan dasar, hingga pencapaian visi-misi kepala daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan arahan Bupati Aulia Rahman Basri menekankan agar hak-hak perorangan masyarakat tidak sampai terabaikan dalam pelaksanaan anggaran.
Beberapa di antaranya pembayaran honor kader Posyandu, insentif RT, serta petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
“Yang pertama, Pak Bupati mengarahkan kepada kami agar semua hak-hak perorangan masyarakat, seperti honor kader Posyandu, insentif RT, dan Puskesos, jangan sampai tidak dibayarkan,” ujar Sunggono, Jumat (6/11/2026).
Selain hak masyarakat, belanja wajib mengikat seperti gaji dan tunjangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemenuhan kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) turut masuk dalam prioritas karena merupakan kewajiban pemerintah daerah.
Sunggono menegaskan, anggaran untuk mendukung pencapaian target visi-misi kepala daerah juga tetap menjadi salah satu fokus utama.
“Anggaran yang berkenaan dengan pencapaian target visi-misi kepala daerah juga masuk dalam prioritas utama. Terhadap hal-hal itu, sampai hari ini kita konsisten mengupayakan agar bisa direalisasikan,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan prioritas tersebut. Menurutnya, pemenuhan berbagai kebutuhan itu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penentuan prioritas tersebut, Pemkab Kukar berupaya agar kewajiban pemerintah kepada masyarakat dan target pembangunan daerah tetap berjalan di tengah proses realisasi anggaran.
