Kepuasan Masyarakat terhadap Pemkab Kukar Baru 64 Persen, Aulia Minta OPD Berbenah
TENGGARONG – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat berada di angka 64 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang meminta seluruh pejabat memperbaiki komunikasi dan meningkatkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Aulia menyampaikan hal itu saat pelantikan 35 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan masyarakat memahami adanya keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah dalam menjalankan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik. Namun, persoalan yang turut memengaruhi penilaian publik adalah kurangnya komunikasi aparatur dalam menjelaskan kondisi dan kendala yang dihadapi pemerintah.
“Masyarakat memahami bahwa hari ini terdapat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan visi misi tersebut. Akan tetapi yang digarisbawahi oleh masyarakat adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri, tidak melakukan komunikasi yang baik terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi,” ungkapnya.
Aulia menilai, penjelasan kepada masyarakat perlu disampaikan secara terbuka agar publik mengetahui kondisi sebenarnya. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi juga harus mampu menjelaskan proses, kendala, dan hasil pelaksanaannya.
Ia turut mencontohkan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pelajaran mengenai pentingnya tata kelola dan komunikasi. Dalam pemaparannya, ia menyebut persoalan yang menjadi sorotan masyarakat bukan semata kebijakannya, melainkan tata kelola serta kesesuaian antara hak yang dipahami masyarakat dan manfaat yang diterima.
“Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwa narasi-narasi seperti inilah yang harus kita bangun. Kondisi yang kita alami hari ini harus tersampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Aulia menegaskan, pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki pengaruh besar terhadap citra pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta setiap pimpinan mampu membangun komunikasi yang baik dan tidak menutup diri dari masyarakat.
Ia berharap pembenahan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus membuat masyarakat memahami upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.
