KUTAI TIMUR – Upaya pembenahan sektor sanitasi di Kutai Timur kembali digencarkan. Melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), pemerintah daerah menggelar rapat strategis membahas hasil studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sekaligus mengevaluasi struktur organisasi tim, Selasa (03/03).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor menjelaskan sejumlah perangkat daerah terkait turut dilibatkan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kata Noviari, studi EHRA menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat risiko kesehatan lingkungan berbasis sanitasi di setiap desa. Dari hasil kajian tersebut, pemerintah dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan tinggi, sedang, maupun rendah, sehingga intervensi program lebih terarah.
“Data ini menjadi pijakan kita dalam menyusun kebijakan. Tanpa pemetaan yang akurat, program sanitasi berisiko tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Selain mengulas substansi studi, rapat juga menyoroti efektivitas tim penyusun EHRA. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap perangkat daerah menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Tak kalah penting, Pokja PKP turut meninjau kembali Surat Keputusan (SK) struktur organisasi. Penyesuaian dianggap perlu agar komposisi bidang dan personel benar-benar selaras dengan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk agenda lima pilar sanitasi yang menjadi prioritas daerah.
Lanjut Noviari, konsolidasi ini bukan agenda sesaat. Mengingat kompleksitas persoalan sanitasi di Kutim, forum koordinasi akan digelar berkelanjutan dan direncanakan berlangsung rutin setiap bulan sepanjang 2026.
Sementara itu, Kabag Pembangunan Irma Yuwinda menambahkan kolaborasi antardinas menjadi kunci keberhasilan program. Sinkronisasi tugas pokok dan fungsi diyakini mampu menghasilkan data penerima manfaat yang lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau masing-masing sektor berjalan sendiri, hasilnya tidak maksimal. Karena itu sinkronisasi dan kolaborasi harus diperkuat,” imbuhnya. (rh/sr)
