Penutupan Samarinda Theme Park Dinilai Tergesa-gesa, Anhar: Ini Ketidakadilan Bagi Rakyat Kecil
SAMARINDA – Belum genap sebulan uji coba, Samarinda Theme Park di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Samarinda Utara, tiba-tiba ditutup oleh Pemerintah Kota Samarinda. Alasannya: belum memiliki izin lengkap. Penutupan mendadak ini langsung memicu kontroversi.
Tak hanya soal legalitas, kemacetan parah di sekitar lokasi – terutama pada akhir pekan – disebut sebagai alasan tambahan. Minimnya area parkir memaksa pengunjung memadati bahu jalan dan memperparah kepadatan lalu lintas.
Langkah represif Pemkot menuai kritik keras dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia mempertanyakan prosedur yang ditempuh, mengingat tempat ini baru saja dalam masa uji coba.
“Satpol PP enggak bisa ujug-ujug menutup. Harusnya ada tahapan persuasif dulu, seperti teguran tertulis atau pemberitahuan resmi. Ini tempat baru, masih uji coba,” ujar Anhar saat ditemui di ruang kerjanya.
Meski mengakui bahwa aktivitas jual beli tiket di lokasi sudah menunjukkan operasional, Anhar menyesalkan lemahnya pengawasan dari pemerintah sejak awal pembangunan wahana ini.
“Harusnya Pemkot kawal sejak awal. Jangan baru ditindak setelah berdiri dan berjalan. Ini bisa menimbulkan kesan negatif bahwa pemerintah abai, lalu tiba-tiba represif,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai, tugas Satpol PP tidak cukup hanya bertindak sebagai aparat ketertiban, tetapi juga harus ikut menjadi fasilitator pembangunan ekonomi.
“Menutup dan membuka bukan satu-satunya tugas Satpol PP. Itu pekerjaan yang bisa dilakukan anak sekolah. Yang dibutuhkan adalah kehadiran mereka dalam membuka akses ekonomi dan menjaga iklim investasi,” katanya.
Anhar juga mengingatkan bahwa pendekatan sepihak dalam penindakan akan memperburuk citra kota di mata investor. Padahal, dana besar telah digelontorkan untuk membangun tempat wisata ini.
“Kalau terus begini, investor akan pikir ulang untuk masuk ke Samarinda. Mereka butuh jaminan, butuh rasa aman dan kejelasan regulasi. Jangan sampai mereka merasa dijebak atau dibiarkan rugi begitu saja,” ujarnya.
Ia berharap pola komunikasi antarlembaga pemerintah dapat diperbaiki, dan penegakan aturan tidak mematikan inisiatif masyarakat yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
“Buruh, pedagang kecil, sampai warga yang berharap penghasilan dari theme park ini akhirnya jadi korban. Ini ketidakadilan. Jangan hanya karena persoalan teknis, yang dikorbankan justru orang-orang kecil,” tandasnya.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
