SAMARINDA – Banjir yang kembali melanda Samarinda beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa upaya penanganan banjir di kota ini masih jauh dari kata efektif. Genangan air merendam sejumlah jalan dan permukiman, menimbulkan keresahan warga serta kerugian materi yang tak sedikit.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Ia menilai banjir kali ini merupakan indikator serius bahwa sistem penanganan banjir di kota ini belum berjalan maksimal.
“Banjir yang terus berulang ini harusnya jadi sinyal keras untuk evaluasi besar-besaran. Kami minta Dinas PUPR turun tangan lebih serius, bukan hanya tambal sulam,” tegas Abdul Rohim saat ditemui beberapa waktu yang lalu.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan banjir tak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan penyebab seperti tingginya volume air di hulu maupun hambatan aliran di hilir.
“Kami perlu tahu akar masalahnya. Kalau memang dari hulu, maka perlu kolam retensi atau penampungan air. Tapi kalau masalahnya di hilir, berarti saluran drainase dan sungai yang perlu segera dibenahi,” jelasnya.
Abdul Rohim juga menekankan pentingnya pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang. Kolam ini dianggap mampu menahan luapan air saat hujan lebat, sebelum air masuk ke kawasan permukiman.
Tak hanya soal genangan, ia juga menyinggung terjadinya longsor di beberapa titik serta terowongan kota yang tergenang air. Menurutnya, semua kejadian ini merupakan bagian dari persoalan terintegrasi yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral.
“Ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus ada koordinasi lintas OPD. Drainase, DAS, pengelolaan sampah, semuanya harus saling terhubung dalam satu sistem mitigasi yang solid,” ucapnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Samarinda akan memanggil Dinas PUPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam rapat resmi. Ia berharap, dari pertemuan tersebut lahir kebijakan yang mampu mencegah bencana serupa di masa mendatang.
“Kita harus akhiri pola reaktif. Masyarakat butuh kepastian bahwa banjir ini tidak jadi agenda tahunan yang terus dikeluhkan tanpa penyelesaian nyata,” pungkasnya.
Masyarakat pun berharap agar Pemerintah Kota Samarinda bisa segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menyelesaikan persoalan banjir yang telah lama menghantui. Koordinasi lintas instansi dan keseriusan penanganan menjadi kunci utama menuju kota yang lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrem.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
