BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Neni saat menjadi pembicara utama dalam Dialog Pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan bertema “Turbulensi Fiskal Daerah Menjaga Mutu Pendidikan di Tengah Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah” itu diikuti para guru negeri dan swasta. Dialog tersebut turut menghadirkan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur Jarwoko serta Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Heri Keswanto.
Dalam sambutannya, Neni mengatakan Pemkot Bontang bersama DPRD tetap berkomitmen mempertahankan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD.
Menurutnya, kondisi fiskal yang mulai mengalami tekanan membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan. Namun, sektor pendidikan dipastikan tetap menjadi perhatian utama, termasuk peningkatan kesejahteraan guru swasta.
“Dalam penyusunan APBD, anggaran pendidikan tetap kami prioritaskan. Bahkan insentif guru swasta juga kami tingkatkan,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah pembangunan fisik yang belum mendesak terpaksa ditunda agar layanan dasar pendidikan tetap berjalan optimal. Langkah tersebut diambil demi menjaga standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan serta keberlangsungan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, Pemkot Bontang juga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyusul proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah dari Rp3 triliun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai program pendidikan, salah satunya stimulus beasiswa senilai Rp10 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM di Kota Bontang.
“Fokus program pendidikan kami saat ini pada peningkatan SDM, kesejahteraan tenaga pendidik, penyediaan infrastruktur esensial, dan digitalisasi pembelajaran agar layanan pendidikan tetap maksimal,” pungkasnya.
(hl/sr)
