Pentingnya Harmonisasi Program Antar OPD dalam Penyusunan RPJMD Kaltim 2025–2029
Longtime.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya keselarasan program antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Semua berbasis data. Saya berharap ke depan Pansus juga bisa merinci hal-hal strategis ini,” ungkapnya
Sapto menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud—seperti pendidikan gratis (Gratispol), penanggulangan stunting, serta kemandirian energi dan pangan—akan menjadi fokus utama dalam dokumen perencanaan tersebut.
Agar implementasinya optimal, ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas lembaga.
Ia juga memberi perhatian khusus pada program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK, yang menurutnya perlu dievaluasi secara mendalam.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya akurasi data demi manfaat yang nyata. Ke depan, program bantuan pendidikan dari jenjang S1 hingga S3 diharapkan melalui sistem seleksi yang ketat dan berbasis data yang akurat.
“Kita harus punya data sendiri. Misalnya, anak berprestasi dari 10 kecamatan dan 59 kelurahan di Samarinda harus teridentifikasi jelas—siapa orang tuanya, latar belakangnya, dan sebagainya—agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Proses harmonisasi program antar OPD dijadwalkan berlangsung pada 22–29 April, dengan pendampingan dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov).
Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih program serta memastikan semua kegiatan mendukung visi besar Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Sebagai contoh, ia menyinggung perlunya sinergi antara Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kalau Dinas Pertanian siapkan bibit dan SDM petani, tapi PU tidak dukung pembangunan irigasi, maka program bisa mandek di tengah jalan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sektor energi yang kini menjadi fokus Pemerintah Provinsi. Langkah awal dimulai dari pemetaan potensi energi terbarukan sebagai upaya menuju kemandirian energi.
“SDM adalah kunci dalam transisi ini. Maka, pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja di bidang energi harus masuk dalam agenda besar RPJMD,” pungkasnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
