Pansus LKPj DPRD Kaltim Tinjau Proyek Pendidikan di PPU dan Paser, Soroti Infrastruktur Belum Tuntas
Longtime.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2024 melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser, Kamis (08/05/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan.
Dalam agenda tersebut, rombongan Pansus meninjau progres pembangunan SMK Negeri 3 PPU, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) di Tanah Grogot, dan SMK Negeri 3 Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltim Agus Suwandi menyampaikan, bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pendidikan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, kualitas, maupun pemanfaatan anggaran.
Dirinya menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, sehingga perlu diawasi secara ketat.
“Masih terdapat beberapa bagian dari bangunan yang belum rampung, dan sejumlah fasilitas penunjang juga masih belum memadai. Di antaranya, akses jalan menuju lokasi perlu ditata ulang agar lebih layak dan aman dilalui,” terangnya.
Agus sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa ketersediaan drainase yang memadai juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah masalah genangan air atau banjir di kemudian hari.
“Oleh karena itu, seluruh kekurangan ini diharapkan dapat segera ditangani, sehingga pada tahun 2026 seluruh proyek dapat diselesaikan secara menyeluruh dan optimal,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus juga berdialog langsung dengan pihak pelaksana proyek dan perwakilan sekolah untuk mendalami berbagai kendala maupun kebutuhan yang masih harus ditindaklanjuti.
Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bagian dari laporan dan rekomendasi Pansus kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur demi perbaikan kinerja di tahun anggaran berikutnya. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
