Ketua DPRD Kutim Kritik Sekda yang Absen dari Rapat Pembahasan Anggaran
Longtime.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur (Kutim), Rizal Hadi, mendapatkan kritik keras dari Ketua DPRD Kutim, Joni, karena tidak menghadiri undangan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 pada Senin (29/07).
Sebagai Ketua TAPD, absennya Sekda Rizal Hadi dianggap memperlambat proses pembahasan anggaran. Dalam rapat tersebut, Sekda hanya mengutus perwakilan. Namun, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim menolak melanjutkan pembahasan tanpa kehadiran Sekda, sehingga rapat pun ditunda.
“Kehadiran Sekda sangat penting karena keputusan dari Tim TAPD berada di tangannya. Kami tidak menerima alasan yang jelas mengenai ketidakhadirannya, hanya diketahui ada urusan lain,” ujar Joni, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kepada media.
Joni menegaskan akan menjadwalkan ulang rapat pembahasan bersama Ketua TAPD agar proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Kutim 2025 hingga pengesahannya dapat segera dilakukan.
“Kami agendakan ulang pada Selasa, 30 Juli 2024, sampai Sekda bisa hadir, karena memang Ketua TAPD adalah penentu utama. Jika beliau terus tidak datang, berarti APBD tidak bisa disahkan,” tegasnya.
Joni berharap seluruh proses bisa segera diselesaikan tanpa membuang waktu. Selain membahas KUA dan PPAS APBD murni tahun 2025, tim Banggar DPRD dan TAPD Kutim juga akan membahas KUA dan PPAS APBD perubahan tahun 2024.
“Pembahasan KUA dan PPAS APBD perubahan 2024 belum dimulai. Pada tanggal 31 Juli ini baru akan diparipurnakan. Sehingga, semuanya harus dipercepat pembahasannya, karena pekan kedua bulan Agustus sudah harus dilakukan penandatanganan KUA dan PPAS APBD murni 2025,” tambahnya.
Dengan percepatan ini, diharapkan proses pengesahan anggaran dapat berjalan lancar demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Red)
