(ilustrasi).
Longtime.id – Menjelang hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya mempersiapkan langkah untuk mendukung penggunaan transportasi massal di Benua Etam. Langkah-langkah strategis diterapkan untuk menjawab tantangan mobilitas yang mungkin timbul dengan transformasi ini.
Hal ini, dianggap penting untuk menyesuaikan sistem transportasi dengan perkembangan signifikan yang akan terjadi ketika IKN berdiri. Dishub Kaltim fokus pada penguatan moda transportasi massal sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan memastikan mobilitas yang efisien.
Kepala Dishub Kaltim Yudha Pranoro, menyatakan pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam persiapan pelayanan Buy The Service (BTS) di masa mendatang, terutama dengan kedatangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“IKN akan membawa peningkatan jumlah penduduk di Kaltim, dan tentu kebutuhan akan kendaraan juga akan meningkat,” kata Yudha.
Yudha merasa bahwa pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pengembangan transportasi massal melalui konsep BTS. Hal ini dianggap krusial agar masyarakat di IKN dan wilayah sekitarnya dapat beralih ke moda transportasi massal, mengurangi beban kendaraan pribadi, dan merangsang mobilitas berkelanjutan.
Kendati demikian, Dishub Kaltim menghadapi tantangan, terutama dalam optimalisasi layanan transportasi darat yang saat ini belum mencapai tingkat optimal, terutama karena load factor yang rendah.
“Di samping itu, alternatif angkutan berbasis online juga berkontribusi, dan masalah pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) untuk angkutan barang masih menjadi perhatian,”
Untuk itu, ia menekankan bahwa meningkatkan dasar transportasi massal melibatkan berbagai aspek, termasuk pengaturan regulasi dan kesiapan infrastruktur. Dia telah berkomunikasi dengan Sesditjen Hubdat Kemenhub untuk mendapatkan referensi dan wawasan terkait skema layanan BTS.
“Prosedur pengadaan dan penetapan tarif angkutan, apakah subsidi, gratis, atau bentuk lainnya, juga perlu mendapat perhatian,” tambahnya.
Dalam pandangannya, Yudha menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah mendapatkan dukungan yang adil dari pemerintah pusat, mengingat dominasi kewenangan yang dimiliki oleh pusat.
Dukungan anggaran yang seimbang dianggap krusial untuk meratakan kontribusi ke devisa negara, memastikan pembangunan merata, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi seharusnya memiliki hak untuk melaporkan perkembangan pembangunan dan kebutuhan pengembangan di Kaltim,” pungkasnya. (adv)
