ilustrasi BLT. (int)
Longtime.id – Ketua Komisi lll DPRD Bontang Amir Tosina meminta pemerintah daerah agar mendata ulang penerima dana bantuan langsung tunai (BLT), khususnya di wilayah pesisir.
Pasalnya, ia menerima laporan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut. Sehingga, anggaran yang telah disiapkan tidak terserap secara maksimal.
“Di Malahing dari 100 kepala keluarga (KK), yang menerima hanya 50 KK. Sama juga di Tihi-Tihi dari 76 KK, yang terima cuma 38 KK,” ujarnya saat menyampaikan interupsi di rapat paripurna DPRD Bontang, Selasa (12/09).
Politikus Gerindra itu meminta pemerintah melalui dinas terkait agar melakukan pendataan ulang secara menyeluruh penerima BLT di pesisir. Apalagi menurut dia, mayoritas masyarakat di sana hanya berprofesi sebagai nelayan, maka bantuan tersebut dianggap sangat bermanfaat.
“Mungkin bias didata mendata ulang, supaya penyaluran dana BLT ini tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bakhtiar Mabe mengatakan, BLT ini diberikan berdasarkan kategori masyarakat tidak mampu (miskin).
“Kriteria penerima bantuan ini adalah kategori masyarakat tidak mampu. Bisa jadi yang tidak dapat itu masuk kriteria masyarakat mampu, jadi dialihkan ke yang lain,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Sementara terkait pendataan calon penerima bantuan BLT tersebut dikatakan Mabe merupakan ranah ketua RT dan kemudian diserahkan ke kelurahan dan dilanjutkan ke kecamatan. “Setelah dari kecamatan baru datanya itu ke kami,” imbuhnya. (Adv/DPRD)
