Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam. (Dok. Sadam/Humas Setwan)
Longtime.id – Sebanyak kurang lebih 50 proyek di Kota Bontang belum masuk proses lelang hingga Juni 2022. Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dipertanyakan dan mendapat sorotan dari Komisi II DPRD lantaran dinilai lamban dalam melaksanakan kegiatan.
“Jika ini tidak dijalankan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan besar. Harusnya OPD menggenjot kegiatan itu agar bisa terealisasi,” jelas Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam.
Ditengarai beberapa OPD lambat melakukan input jenis kegiatan di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di bawah kontrol LKPP. OPD juga harus menyiapkan dokumen pengajuan untuk masuk dalam proses lelang dan diinput di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Rustam berharap, SILPA tahun 2022 nantinya tidak terjadi pembengkakan. Atau paling tidak di bawah angka Rp 100 miliar. Hal itu tentu akan berpengaruh pada penganggaran atau nilai proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bontang 2023 mendatang.
“Target besaran SILPA ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp160 miliar. Kami minta pemerintah agar bisa menekan SILPA lebih kecil,” ujar politikus Golkar itu.
Dijelaskan Rustam, seharusnya OPD tidak ada lagi alasan untuk telat menjalankan kegiatan.
Sebab serapan anggaran pemerintah daerah caturwulan pertama, sudah mencapai 30 persen atau setara dengan Rp 377 miliar. Hal itu sudah termasuk tambahan dari penarikan pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 67 miliar.
“Saya rasa harus fokus menjalankan kegiatan. Tidak kemudian dibiarkan lalu menimbulkan angka SILPA lebih banyak,” tambahnya. (Adv/DPRD)
