Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Dok. Sadam/Humas Setwan)
Longtime.id- Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang, agar melakukan analisis beban kerja (ABK).
Hal itu diperuntukan rencana pengangkatan pegawai melalui skema outsourcing atau tenaga alih daya. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) tenaga honorer 2023 mendatang akan dihapuskan.
Politikus Golkar itu menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah sehingga tidak ada lagi honorer yang menerima gaji hanya Rp 1 juta setiap bulan. Faizal menyampaikan, itu pun honorer yang akan dijadikan tenaga alih daya juga terbatas.
“Kebijakan ini hanya berlaku untuk sopir, cleaning service dan petugas keamanan. Untuk itu seluruh perangkat daerah segera melakukan ABK agar ada gambaran untuk dibawa ke pusat. Baik dari segi gaji dan lainnya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan jika sejak awal DPRD dan Pemkot Bontang akan berupaya memperjuangkan nasib ribuan honorer di Kota Taman. Dari data yang dihimpun media ini, jumlah honorer yang terancam jadi pengangguran sebanyak 2.368 orang. (Adv/DPRD)
